Baca Kilas
Showing posts with label Literasi Hukum. Show all posts
Showing posts with label Literasi Hukum. Show all posts

Saturday, November 16, 2019

bacasaza

Literasi dalam UU Tentang Sistem Perbukuan

 Literasi dalam UU Tentang Sistem Perbukuan

Oleh: Ahmad Ruhiat

literacycoun
Bacasaza - Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan Bab I Ketentuan Umum, Pasal I Nomor 4 disebutkan bahwa literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Salah satu tujuan negara Indonesia seperti ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan negara itu dipertegas kembali dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika dicermati dalam pertimbangannya,  lahirnya UU tentang sistem perbukuan terdiri dari  beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan pengaturan ekosistem perbukuan itu sendiri, bahwa untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu. Kedua, bahwa pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan perbukuan.

Ketiga, membangan peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keempat, buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global.

Secara komprehensif, UU Tentang Sistem Perbukuan ini menunjang dan memberikan kesempatan yang luas dalam kegiatan masyarakat berliterasi (membaca dan menulis) secara mudah dan sederhana. Di mana disebutkan dalam pertimbangannya, menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berliterasi dijelaskan dalam Bagian Kesatu Masyarakat Pasal 8, Masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam Sistem Perbukuan dan mendapatkan kemudahan akses terhadap buku bermutu dan informasi perbukuan.

Selain itu, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No. 5 disebutkan bahwa penulis adalah setiap orang yang menulis Naskah Buku untuk diterbitkan dalam bentuk buku. Artinya, semua orang bisa menulis naskah buku untuk  diterbitkan, bak dalam bnetuk buku cetakan atau berupa publikasi elektronik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Poin 2 bahwa buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

Dalam Bab II Tentang Bentuk, Jenis, Dan Isi Buku, Pasal 5 dijelaskan bahwa Bentuk Buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik. Buku cetak  merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak). Sedangkan Buku elektronik  merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik.

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:
a) menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan; b) mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata; c) menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan d) meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

Sedangkan peran dan fungsi pemerintah dalam membangun peradaban literasi dalam UU Tentang Perbukuan ini dijelaskan mulai dari pemerintahan Pusat sampai Pemerintahaun Kabupaten/Kota. Dalam Bab IV Wewenang  dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 35, disebutkan  Pemerintah Pusat berwenang:
a.   menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan;
b.  menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi;
c.   mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat;
d.  memberikan insentif liskal untuk pengembangan perbukuan dan;
e.   membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan.

Dalam Pasal 36 Pemerintah Pusat bertanggung jawab:
a. menjamin terselenggaranya Sistem Perbukuan melalui ekosistem perbukuan yang sehat agar tersedia Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi;
b. menyuusun dan menjamin tersedianya buku teks utama untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik;
c.  meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan Naskah Buku yang bermutu; memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan;
d.  mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia ke khasanah budaya dunia melalui Buku;
e. memfasilitasi penerjemahan Buku berbahasa asing yang bermutu dan dibutuhkan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan dan;
f.  memfasilitasi penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara.

Pasal 37 Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 38 Pemerintah Daerah provinsi berwenang:
a. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan sesuai dengan kewenangannya;
b. membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
c.   mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
d.  mengembangkan budaya literasi.

Pasal 39, Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:
a. menjamin tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
b. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu;
c.   membina dan mengawasi tumbuhnya Toko Buku sesuai dengan kewenangannya;
d. menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya;
e. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayahnya;
f.  memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; dan
g. memfasilitasi Penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40 Pemerintah Daerah kabupaten/ kota berwenang:
a. menjamin pelaksanaan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
b. menjamin pendistribusian buku teks utama secara adil dan merata; dan
c. memfasilitasi pengembangan budaya literasi.

Pasal 41, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota bertanggung jawab:
a. mewujudkan tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
b.  memfasilitasi memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya;
c.   melaksanakan program peningkatan minat membaca dan minat menulis dan;
d. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Sayangnya dalam UU UU RI 2017 Tentang Sistem Perbukuan ini, Pemerintahan Desa tidak diberikan Wewenang dan Tanggungjawab Khusus sebagaimana yang diberikan kepada Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Padahal Desa memiliki UU tersendiri yang berwenang dan bertanggung jawab dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersendiri, sebagaimana yang termaktub dalam UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Padahal jika Desa sebagai pemerintahan terkecil yang sangat dekat dengan masyarakat diberi wewenang dan tanggungjawab khusus, bukan mustahil pembangunan generasi literat masyarakat pedesaan akan mudah terwujud, khususnya dalam meningkatkan minat berliterasi (baca tulis), mencetak pelaku perbukuan lokal, penerbitan, dan percetakan, dan pengembangan buku elektronik bermuatan lokal tentang seni-budaya, wahana wisata, dan khazanah khas daerah lainnya sebagai bacaan masyarakat pedesaan.

Wednesday, November 6, 2019

bacasaza

Inilah UU Yang Menjamin Hidup Pengangguran (Fakir Miskin)



Oleh: A . Ruhiat

Bacasaza - Kemiskinan identik dengan ketidakmampuan dan fakir miskin sama dengan orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan dirinya dan/atau keluarga. Hidup miskin bukanlah keinginan, kondisilah yang membersamai hari-harinya tanpa memberikan kesempatan untuk memberdayakan potensi besarnya dalam mencari penghasilan.

Bisa saja benar, kita tidak bisa menyalahkan negara dan pemerintah (pusat dan daerah) seutuhnya bila terdapat warga negaranya yang miskin karena sulitnya kesempatan kerja. Tapi jika negara dan pemerintah tidak mampu menjamin warga negaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial, maka negara dan pemerintah melanggar amanat UUD RI 195.

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.

Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Jika ada rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah pusat melalui priseden, pemerintah daerah melalui gubernur dan bupati/walikota, dan menteri yang terkait harus hadir dan ikut membantu seutuhnya.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa fakir miskin adalahFakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Sedangkan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Dalam memenuhi haknya, UU tersebut tidak menyebutkan status pendidikan fakir miskin. Dengan kata lain, seseorang, kepala rumah tangga dan/atau ibu rumah tangg yang ditinggalkan suami, baik berstatus pendidikan tinggi atau rendah yang tidak memiliki penghasilan untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, disebabakan tidak mendapatkan pekerjaan, masuk dalam kategori fakir miskin.

Sebagaimana dalam pasal 3, maka seseorang itu memiliki hak untuk: a) memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; b) memperoleh pelayanan kesehatan; c) memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; d) mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; e) mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; f) memperoleh derajat kehidupan yang layak; g) memperoleh lingkungan hidup yang sehat; h) meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan i) memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Dalam UU itu, Negara yang diwakili oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan kementerian dan lembaga terkait berkewajiban memberikan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha agar masyarakatnya memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya. Maka jika terdapat masyarakat yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan dikarenakan tidak kuasa memperoleh kesempatan kerja dan berusaha, maka Negara bertanggungjawab memberikan akses lapangan pekerjaan dan usaha.


Thursday, October 31, 2019

bacasaza

Tata Cara Mendapat Perlindungan Dan Hak Saksi Dan Korban



Oleh: A.Ruhiat

iconfinder.com
Bacasaza – Setiap orang tentu tidak mau berhubungan dengan ruang sidang pengadilan. Tapi bagi sebagian orang yang ingin menegakan kebenaran, menjadi saksi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai kenyataan adalah perbuatan mulia. Nah, bagi saksi yang merasa takut untuk mengungkapkan kebenaran  sepertinya jangan khawatir, karena UU RI  Nomor 13 Tahun 2006  Tentang  Perlindungan Saksi Dan Korban menjamin seutuhnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU)  Nomor 13 Tahun 2006 (13/2006)  Tentang  Perlindungan Saksi Dan Korban, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Adapaun ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Sedangkan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Sedangkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.

Perlindungan Dan Hak Saksi Dan Korban
Pasal 5
Seorang Saksi dan Korban berhak; a.memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b.ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c.memberikan keterangan tanpa tekanan;  d.mendapat penerjemah;  e.bebas dari pertanyaan yang menjerat; f.mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g.mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h.mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;  i.mendapat identitas baru; j.mendapatkan tempat kediaman baru;  k.memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;  l.mendapat nasihat hukum; dan/atau m.memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban
Dalam Pasal 29 , disebutan Tata cara memperoleh perlindungan. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK dan Menunggu Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dalam Pasal 31, disebutkan LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Jeratan Hukum bagi Orang Yang Mengacam Saksi dan/atau Korban
Dalam Pasal 37, dsebutkan bahwa setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00

Pasal 38
Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 39
Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 40
Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 41
Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(“)

bacasaza

Sedang Bermasalah Hukum? Mintalah Bantuan Hukum Kepada Ini



Oleh: A.Ruhiat

justitia-int.org
Bacasaza – Kebenaran harus diperjuangkan tapi harus sesuai dengan konstituti. Begitulah ungkapan yang tepat bagi kita yang berada di negara hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jika ada warga negara yang memerlukan bantuan hukum atas suatu masalah hukum tapi tidak mampu membayar pengacara, jangan ragu, ajukanlah permohonan kepada pihak terkait.

UU RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dijelaskan bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Dalam Bab V Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
Pasal 12
Penerima Bantuan Hukum berhak:
·      mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
·      mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
·      mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Penerima Bantuan Hukum wajib:
·      menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
·      membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Dalam Undang-Undang ini dijelaskan:
·      Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada Penerima Bantuan Hukum.
·      Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
·      Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
·      Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
·      Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
·      Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Dalam Bab VI Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 14 dijelaskan:
·      mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
·      menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
·      melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.(“)


bacasaza

Apa Kabar UU Pornografi?



Oleh:  A.Ruhiat

Bacasaza – Sebelum trennya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Tidak jarang kaum yang pro dan yang kotra beradu argumen di lacar media pemberitaan.

Perkembangan akses informasi di dunia maya, khususnya di duan medsos, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian tiap individu, khusus bagi generasi muda.

Tidak jarang informasi dan berita kasus sek di kalangan pelajar dan masyarakat biasa hingga di kalangan publik figur mewarnai media informasi kita sekarang ini. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

Tidak ada salahnya jika kita membaca ulang UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Ketentuan Pidana Pasal 29
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Pasal 30
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 31
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 32
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 33
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 34
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 35
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Pasal 36
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 37
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.
Pasal 38
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Thursday, October 24, 2019

bacasaza

Penguguna Medsos Bakal Dipenjara Jika Langgar 6 Hal ini?



Penulis: A. Ruhiat

lawware.co.uk

Bacasaza – Rasanya gegana (gelisah galau dan merana) bila jauh dari medsos (media sosial) di era sekarang. Betapa tidak, medsos menjadi media utama dalam berinteraksi, mencari hiburan, berbisnis, dan mengakses informasi. Mulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua, pengguna medsos ini berlalu lalang di dunia maya tiap detiknya.

Namun sejak diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masyarakat diberikan peringatan yang cukup keras agar terhindar dar jerat hukum Penjara. Di antaranya adalah memposting atau berkomentar yang menghina, mencemarkan nama baik, pengancaman, berita bohong atau menyesatkan, atau menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Lebih rinci, UU ITE menjelaskan bahwa tiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedikitnya ada enam (6) hal yang akan menjerat hukum pengguna medsos yang diatur UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU nomor 11 tahun 2008. Berikut penjelasnnya:

1. Langgar Kesusilaan
Pasal 45 ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Perjudian
Pasal 45 ayat 2: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik
Pasal 45 ayat 3: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Pemerasan Dan/Atau Pengancaman
Pasal 45 ayat 4: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen 
Pasal 45A ayat 1: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Menyebarkan Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
Pasal 45A ayat 2: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).