Menilik 18 Kalimat Politik Isi Pidato Jokowi
Penulis: A.Ruhiat
Bacasaza - Joko Widodo (Jokowi) telah menjalani pelantikan sebagai Preisden untuk periode 2019-2024, Pada Ahad (20 Oktober 2019). Sebagaimana biasanya, Presiden harus menyampaikan Pidato.
Pidato Presiden diacara pelantikan tersebut bisa dimaknai sebagai komunikasi politik verbal presiden secara resmi untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Isi Komunikasi politik verbal dalam pidato ini lazaimnya berisi beberapa esensi program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Setidaknya ada 18 kalimat politik yang terangkum. Khususnya 5 dalil politik (5 poin program kerja) Jokowi yang disampaikan untuk lima tahun ke depan. Apa saja kalimat politik tersebut? Mari simak catatannya berikut:
Keluar Dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah
Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya Insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.
Kita Sudah Hitung-hitung, Kita Sudah Kalkulasi
Itulah target kita. Itulah target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS dan Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung-hitung, kita sudah kalkulasi. Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai.
Harus Disertai Kerja-Kerja Bangsa Kita Yang Produktif.
Namun, semua itu tidak datang otomatis. Tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras dan kita harus kerja cepat. Harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif. Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang sangat kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya, inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya.
Saya Berdiri di Titik Yang Sama
Ini cerita sedikit. Lima tahun yang lalu, tahun pertama saya di istana, saya mengundang pejabat dan masyarakat untuk halal-bihalal. Protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut. Tahun pertama, saya ikut.
Tahun kedua, ada halal-bihalal lagi. Protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi.
Ini Yang Namanya Monoton dan Rutinitas
Langsung saya bisik-bisik, saya bilang ke Mensesneg, “Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, ini akan menjadi kebiasaan, di titik itu lagi. Dan itu akan dianggap sebagai aturan. Dan kalau diteruskan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.” Duduknya apa, berdirinya di situ terus. Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal dan meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas kita. Jangan lagi kerja kita berorientasi pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil, hasil yang nyata.
Masyarakat Menikmati Pelayanan dan Pembangunan
“....,tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan. Sering kali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai”, kata Jokowi.
Tugas birokrasi Menjamin Agar Manfaat Program Dirasakan Masyarakat
Kalau ditanya, jawabnya “Programnya sudah terlaksana, Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya. Yang utama itu adalah hasilnya. Dan cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Di situ ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent.
Tidak Mau Birokrasi Pekerjaannya Hanya sending-sending Saja
Dan saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat.
Bonus Demografi Indonesia, Menjadi Kesempatan dan Peluang Besar
Jokowi menyampaikan bahwa potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, bangsa ini sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.
Menjadi Masalah Besar Jika kita Tidak Mampu Menyediakan Lapangan Kerja
Ini adalah tantangan besar dan sekaligus menjadi kesempatan besar. Ini akan menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar dan peluang besar, jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif. Oleh karena itu, lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan:
Membangun SDM Yang Terampil, Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Yang pertama, pembangunan SDM. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan Pemerintahan.
Pembangunan Infrastruktur Akan Dilanjutkan
Yang kedua, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
UU Cipta Lapangan Kerja
Yang ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, UU Cipta Lapangan Kerja.
UU Pemberdayaan UMKM
Yang kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
Omnibus Law
Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus.
Birokrasi Yang Panjang Harus Kita Pangkas
Keempat, penyederhanaan birokrasi harus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.
Eselonisasi Harus Disederhanakan. Disederhanakan Menjadi 2 Level Saja
Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV. Disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Jokowi juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, Jokowi tidak akan memberi ampun. Jokowi pastikan, sakali lagi saya pastikan, pasti saya copot.
Demi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kelima adalah transformasi ekonomi. Bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
