Menuju Periode 2019-2024
BACASAZA - Joko
Widodo (Jokowi) telah menjalani pelantikan sebagai Preisden untuk periode 2019-2024, Pada Ahad (20 Oktober 2019). Sebagaimana biasanya, Presiden harus menyampaikan Pidato.
Pidato Presiden diacara pelantikan tersebut bisa dimaknai sebagai komunikasi politik verbal presiden secara resmi untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Isi Komunikasi politik verbal dalam pidato ini lazaimnya berisi beberapa esensi program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Setidaknya ada 18 kalimat politik yang terangkum. Khususnya 5 dalil politik (5 poin program kerja) Jokowi yang disampaikan untuk lima tahun ke depan. Apa saja kalimat politik tersebut? Mari simak catatannya berikut:
Keluar Dari Jebakan Pendapatan Kelas
Menengah
Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada
satu abad Indonesia merdeka, mestinya Insya Allah Indonesia telah keluar
dari jebakan pendapatan kelas menengah, Indonesia telah menjadi
negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per
kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.
Kita Sudah Hitung-hitung,
Kita Sudah Kalkulasi
Itulah target kita. Itulah target
kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik
Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS dan Indonesia
sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol
persen. Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung-hitung, kita
sudah kalkulasi. Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan
untuk kita capai.
Harus Disertai Kerja-Kerja
Bangsa Kita Yang Produktif.
Namun, semua itu tidak datang otomatis. Tidak datang
dengan mudah. Harus disertai kerja keras dan kita harus kerja cepat. Harus
disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif. Dalam dunia yang penuh risiko,
yang sangat dinamis, dan yang sangat kompetitif, kita harus
terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai
kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya, inovasi bukan
hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya.
Saya Berdiri di Titik
Yang Sama
Ini cerita sedikit. Lima tahun yang lalu, tahun pertama
saya di istana, saya mengundang pejabat dan masyarakat untuk halal-bihalal.
Protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu, saya ikut. Tahun
pertama, saya ikut.
Tahun kedua,
ada halal-bihalal lagi. Protokol meminta saya berdiri di titik yang sama,
di titik itu lagi.
Ini Yang Namanya Monoton
dan Rutinitas
Langsung saya bisik-bisik, saya bilang ke Mensesneg,
“Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, ini akan menjadi
kebiasaan, di titik itu lagi. Dan itu akan dianggap sebagai aturan. Dan kalau
diteruskan bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang.” Duduknya
apa, berdirinya di situ terus. Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali
lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal dan meningkatkan produktivitas adalah
hal lain yang menjadi prioritas kita. Jangan lagi kerja kita berorientasi
pada proses, tapi harus berorientasi pada hasil, hasil yang nyata.
Masyarakat Menikmati Pelayanan
dan Pembangunan
“....,tugas kita bukan hanya membuat
dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat
masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan. Sering kali
birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah
dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai”, kata Jokowi.
Tugas birokrasi Menjamin Agar Manfaat
Program Dirasakan Masyarakat
Kalau ditanya, jawabnya “Programnya sudah
terlaksana, Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya
ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat
belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya.
Yang utama itu adalah hasilnya. Dan cara mengeceknya itu mudah. Lihat
saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Di situ ada sent,
artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah
diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya
menjamin sent.
Tidak Mau Birokrasi Pekerjaannya
Hanya sending-sending Saja
Dan saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja.
Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered.
Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh
masyarakat.
Bonus Demografi
Indonesia, Menjadi Kesempatan dan Peluang Besar
Jokowi menyampaikan bahwa potensi kita untuk keluar dari
jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, bangsa ini
sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif
jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.
Menjadi Masalah Besar Jika kita
Tidak Mampu Menyediakan Lapangan Kerja
Ini adalah tantangan besar dan sekaligus menjadi kesempatan
besar. Ini akan menjadi masalah besar
jika kita tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Tapi akan menjadi
kesempatan besar dan peluang besar, jika kita mampu membangun SDM yang
unggul. Dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif
dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif. Oleh karena itu, lima tahun ke depan yang
ingin kita kerjakan:
Membangun SDM Yang
Terampil, Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Yang pertama,
pembangunan SDM. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama. Membangun
SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global
untuk bekerja sama dengan Pemerintahan.
Pembangunan Infrastruktur
Akan Dilanjutkan
Yang kedua,
pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan
kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke
kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru,
yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
UU Cipta Lapangan
Kerja
Yang ketiga, segala
bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas. Pemerintah
akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama,
UU Cipta Lapangan Kerja.
UU
Pemberdayaan UMKM
Yang kedua, UU
Pemberdayaan UMKM.
Omnibus Law
Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law,
yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan
UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi
sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga
akan langsung direvisi sekaligus.
Birokrasi Yang Panjang
Harus Kita Pangkas
Keempat, penyederhanaan
birokrasi harus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan
lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong.
Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.
Eselonisasi Harus Disederhanakan.
Disederhanakan Menjadi 2 Level Saja
Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II,
eselon III, eselon IV. Disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan
jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Jokowi
juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat, agar serius
menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang
tidak serius, Jokowi tidak akan memberi ampun. Jokowi pastikan,
sakali lagi saya pastikan, pasti saya copot.
Demi Keadilan Sosial
bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kelima adalah
transformasi ekonomi. Bertransformasi dari ketergantungan pada sumber
daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
